Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan G20; Bahas Sistem Perdagangan Global

   Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan G20; Bahas Sistem Perdagangan Global

Jakarta, Kabarindo– Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi.

Ia memimpin delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan Kelompok 20 Ekonomi Terbesar Dunia (G-20) di Sydney, Australia yang berlangsung akhir pekan kemarin.

Pertemuan ini membahas kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan dan cara memperkuat sistem perdagangan global melalui pengaturan perdagangan multilateral.

“Para Menteri Negara Anggota G20 membahas sistem perdagangan global untuk memperkuat tingkat pertumbuhan global dan penciptaan lapangan kerja melalui pengaturan perdagangan multilateral di bawah WTO, serta mendorong finalisasi Perundingan Putaran Doha (Doha Development Agenda) melalui pelaksanaan Paket Bali sebagai hasil Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali bulan Desember 2013 lalu,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi, yang turut mendampingi Mendag Lutfi pada pertemuan tersebut.

Pertemuan juga menyoroti beberapa hal menyangkut negosiasi perjanjian perdagangan agar lebih kondusif bagi kalangan pebisnis. Selain itu, kalangan bisnis anggota G20 yang tergabung dalam wadah B20 mengharapkan agar Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO berdasarkan Paket Bali segera terlaksana di lapangan.

Mengenai perundingan Free Trade Agreement (FTA), kalangan bisnis mengharapkan agar hasil akhir nilai perjanjian mencerminkan pengorbanan dan intensitas perundingan yang dilakukan.

Pemerintah yang terlibat dalam negosiasi diminta menghasilkan perjanjian yang bermanfaat bagi
semua lapisan usaha mulai dari pengusaha besar, menengah, kecil, dan mikro (UMKM).

“Pertemuan sepakat agar semua perjanjian perdagangan preferensial bilateral dan regional secara efektif menjadi ‘new engine’ bagi peningkatan kegiatan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi, dan ‘twin engine’ bagi pengaturan perdagangan multilateral. FTA harus dapat membangun
kepercayaan bisnis terhadap integrasi ekonomi, dipandu oleh prinsip win-win solution, dan mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda di masing-masing negara,” jelas Bachrul.

Para Menteri umumnya melihat bahwa penerapan seluruh kesepakatan Paket Bali merupakan prasyarat bagi keberhasilan penyusunan “Program Pasca-Bali” dalam rangka penyelesaian perundingan keseluruhan isu Putaran Doha. WTO telah sepakat bahwa Program Pasca-Bali perlu
mendahulukan isu-isu yang paling sulit, yaitu mengenai keseimbangan penyelesaian perundingan akses pasar dan aturan baru di bidang pertanian, nonpertanian (industri), dan jasa.

Sementara itu, beberapa anggota G20 dari negara berkembang, seperti Afrika Selatan, India, dan Argentina, menggarisbawahi pentingnya implementasi Paket Bali secara keseluruhan dan tidak hanya terfokus pada Perjanjian Fasilitasi Perdagangan.

Secara umum, Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan G20 sepakat mengenai perlunya menerjemahkan retorika politik ke dalam program pemecahan masalah secara nyata agar perundingan Putaran Doha dapat bergerak maju, dilandasi oleh rasa percaya (trust) dan jujur, serta menekankan pada elemen-elemen perundingan yang menyeimbangkan kepentingan seluruh negara anggota. Salah satu aksi nyata yang perlu dibuktikan adalah bantuan capacity building dan technical financial assistance kepada negara berkembang dan negara kurang berkembang agar dapat dirasakan manfaat dari perjanjian dan keputusan yang dihasilkan WTO.

“Sebagai tindak lanjut kesepakatan pada pertemuan di Sydney, Para Menteri sepakat untuk secara produktif dan proaktif mendorong penyelesaian implementasi Paket Bali sesuai tenggat waktu yang disepakati, yaitu 21 Juli 2015 mendatang untuk Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dan perumusan Program Kerja Pasca-Bali yang adil dan seimbang,” imbuh Bachrul.