Nagaswara Gandeng Koalisi Indonesia BISA; Dukung Gerakan Budaya Sadar HKI

 Nagaswara Gandeng Koalisi Indonesia BISA; Dukung Gerakan Budaya Sadar HKI

Johar, Menteng, Jakarta, Kabarindo- Kali ini bukan rilis penyanyi atau album baru dari Nagaswara.

Tapi hal yang menarik untuk Anda ketahui dalam rangka Indonesia bebas dari Pembajakan hak-hak cipta dan karya intelektual serta kreativitas anak negeri. Anda pernah bayangkan bahwa tidak hanya membayar ke musisi/penyanyi untuk sebuah lagu tapi dalam UU tentang Hak Cipta tidak hanya Perfomance Rights tapi juga Mechanicals Rights atau sederhana ada andil produser yang mengawali dari master asli pada tiap tempat rumah bernyanyi (Karaoke House) sehingga sebuah lagu dapat dinikmati.

Hal itu terpapar lugas oleh produser paling produktif 1 dekade belakangan, Rahayu Kertawiguna sebagai pemilik Nagaswara.

"Inul Vizta telah menzholimi para produser karena telah menyalahi proses mechanicals rights sehingga tidak membayar royalti tersebut. Apalagi banyak Karaoke House tidak menggunakan Master Asli diwilayah hukum Indonesia sehingga saya beberapa hari yang lalu sudah melaporkan Inul Vizta di bareskrim Polri," papar Rahayu tegas.

Turut hadir penasehat hukum Nagaswara bersama dengan Handoko produser bersama dengan St.Badriyah, Badai Kerispatih, Bens Leo dan beberapa artis Nagaswara lainnya bersama dengan pengamat musik Bens Leo.

Bens mensitir fenomena maraknya yang ia sebut jeruk makan jeruk saat solois seperti Ahmad Dhani, Rossa, Maia Ahmad atau kah lainnya selain Inul sendiri. "Mereka harus tahu bahwa ada hak dari banyak orang tidak hanya penyanyi karena untuk sebuah lagu tidak bisa jadi begitu saja karena ada produser yang buat master asli, pencipta lagu dan musisi selain yang menyanyikannya. Indonesia harus punya upaya serius untuk memberantas pembajakan termasuk rumah karaoke yang tidak menggunakan master asli," papar Bens mantap.

Acara ini juga menggandeng Koalisi Indonesia BISA Pokja Ekonomi Kreatif & Budaya yang menyerukan tiga point maklumat berisi tiga point yaitu:
1. Kami para pekerja seni dan penggiat ekonomi kreatif mengawal proses pidana yang dilakukan Nagaswara agar sampai para proses peradilan.
2. Mendukung sepenuhnya tuntutan dan pelaporan ke hukum normatif atas pelanggaran yang dilakukan Inul Vista.
3. Menghimbau agar presiden ke-7 dengan Kabinet Indonesia Barunya membentuk Badan Nasional Anti Pembajakan disingkat BNAP sebagai lembaga non kementerian yang sama seperti KPK, BNN atau KPAI.

Maklumat tersebut dibacakan oleh Ho, Seniman Jalanan dan juga pengurus Pokja Ekonomi Kreatif dan budaya. "Ini adalah wujud kesadaran intelektual bahwa pengusaha dan industri harus bisa menghormati hak-hak para musisi, pencipta lagu dan penyanyi serta produser sebagai pemilik master asli tentu saja atas sebuah karya agar musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri," jelas Ho gamblang yang dalam waktu dekat ini masuk dapur rekaman bersama Nagaswara untuk mini albumnya.

Praktek pembajakan massive dan terstruktur dari internet maupun dari TV atau media lainnya sehingga penting pemerintahan selanjutnya membentuk Badan Nasional Anti Pembajakan.


Ayo Berantas Pembajakan...................!