500 Petugas Lapangan KB; Raih Beasiswa

500 Petugas Lapangan KB; Raih Beasiswa

Jakarta, Kabarindo- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memberikan beasiswa pendidikan sarjana (S1) kepada 500 penyuluh dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Program kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) ini dimaksudkan untuk meningkatkan jenjang kompetensi PLKB dari terampil menjadi ahli.

Sekretaris Utama BKKBN Ambar Rahayu mengatakan, 500 PLKB dari 25 provinsi ini akan mengikuti pendidikan S1 di UT dengan pilihan fakultas sesuai keinginan peserta. Mereka berlatarbelakang pendidikan SMA dan Diploma 3 (D3), dan terpilih melalui beragam seleksi, seperti administrasi, umur, dan lainnya.

“Ini agenda rutin BKKBN dengan tujuan memaksimalkan kualitas tenaga lapangan dalam melayani masyarakat di daerah,” kata Ambar seusai penandatanganan kerja sama dengan UT terkait beasiswa tersebut, di Jakarta, Rabu (2/7).

Mereka yang beruntung ini, dikatakan Ambar, harus memenuhi sejumlah persyaratan, misalnya di bawah usia 50 tahun dan mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. Beasiswa ini juga dikhususkan bagi PLKB yang berstatus PNS. Sedangkan PLKB honorer belum dilakukan karena tidak ada sistem jenjang yang dimiliki.

Anggaran yang digelontorkan BKKBN untuk program ini mencapai sekitar Rp 2 miliar. Satu mahasiswa mendapatkan biaya sebesar Rp 1,3 juta per semester selama 8 semester.

PLKB ini memiliki ikatan dinas dengan BKKBN. Mereka telah menandatangani kesepakatan apabila lulus tetap melayani program KB. Melalui program beasiswa ini diharapkan PLKB dapat membantu program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluraga (KKBPK) yang sekarang menjadi tagline BKKBN serta menurunkan kematian ibu.

“Keberhasilan program KB tidak lepas dari peran para penyuluh. Dahulu KB itu sukses besar karena kerja keras mereka. Kesuksesan suatu daerah merupakan kontribusi dari peran PLKB,” kata Ambar.

Menurut Ambar, saat ini tercatat 17.000 yang PNS dari total 22.481 PLKB di seluruh Indonesia. Di antara yang PNS tersebut, 1.500 di antaranya masih di jenjang terampil atau rata-rata tamat SMA dan D3.

Jumlah PLKB terus menyusut, sehingga satu PLKB bisa melayani 4-5 desa. Idealnya, satu PLKB melayani 2 desa. Dengan jumlah desa saat ini sekitar 81.473, maka dibutuhkan 40.000 lebih PLKB atau dengan kata lain jumlah saat ini masih kurang dari separuh.

Minimnya tenaga PLKB ini menyebabkan mereka bekerja serabutan. Seharusnya ada pembagian wilayah kerja yang jelas antara PLKB terampil dan ahli. Seharusnya, PLKB ahli tidak lagi bekerja di desa untuk menyuluh, melainkan sudah harus bisa menulis untuk jurnal atau menganalisa.

“BKKBN sudah usulkan untuk perekrutan PLKB kontrak ke Menko Kesra, Mempan, dan Kementerian Keuangan, tetapi belum disetujui,” kata Ambar.

Pembantu Rektor Bidang Akademik UT, Yuni Tri Hewindati, mengatakan ada tiga fakultas yang menjadi pilihan penerima beasiswa ini, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Komunikasi, dan Fakultas Mipa.

Ia juga mengatakan, dengan metode belajar jarak jauh, UT memang dibuat agar mahasiswa aktf belajar secara mandiri untuk lulus ujian. Kalau pun ada mahasiswa UT yang tidak lulus dalam dua kali ujian, akan dibuatkan sistem baru sebagai penggantinya. Misalnya diberikan tugas khusus sebagai pengganti ujian yang tidak lulus.

“Bagaimana mekanismenya masih disusun, karena ini kaitannya juga dengan logistik dan bagaimana supaya tugas-tugas itu dimonitor, sehingga kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” kata Yuni menambahkan seperti dilansir dari laman beritasatu.