BKPM Gandeng Kemenperin; Siap Bersinergi

BKPM Gandeng Kemenperin; Siap Bersinergi

Jakarta, Kabarindo- BKPM dan Kementerian Perindustrian akan mensinergikan kebijakan-kebijakan terkait industri padat karya, industri gula, industri garam, serta mendorong investasi di wilayah Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKPM Franky Sibarani usai melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan jajarannya di kantor BKPM hari ini (2/3).

Terkait industri gula, Kepala BKPM menuturkan bahwa Pemerintah Pusat saat ini telah sepakat untuk menghentikan pemberian izin industri gula dalam rangka mendukung tumbuhnya investasi dan industri gula terintegrasi di dalam negeri. Sebagaimana yang disyaratkan dalam Perpres No.39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal, industri gula dapat didirikan dengan persyaratan membangun perkebunan tebu milik sendiri. UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga telah mensyaratkan setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun.

“Di beberapa daerah kami temui ternyata masih menerbitkan izin industri gula tersebut. Karena itu BKPM dan Kemenperin akan mereview kembali kebijakan industri gula untuk menatanya agar sinergi dengan visi Swasembada Pangan yang dicanangkan pemerintah,” jelas Franky.

Sementara itu, untuk industri padat karya, Kepala BKPM menjelaskan bahwa mendorong investasi industri padat karya merupakan salah satu prioritas Pemerintah dalam rangka mendukung target Pemerintah Jokowi-JK menciptakan 2 juta lapangan kerja per tahun.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Azhar Lubis, menambahkan saat ini BKPM bersama Kemenperin sedang mereview PP 52/2011 tentang tax allowance dan mengusulkan sektor industri padat karya untuk memperoleh insentif.

“Sebagaimana yang kita ketahui, industri padat karya merupakan industri yang bersifat kompetitif, apabila kita tidak dapat memberikan insentif yang layak kepada para investor tersebut, mereka akan berinvestasi ke negara lain yang lebih menjanjikan,” ujar Azhar.
 
Mendorong Investasi di Papua
BKPM dan Kemenperin juga sepakat Mendorong investasi di Papua sebagaimana arahan Presiden RI untuk pengembangan kawasan timur Indonesia.
“Terkait pengembangan investasi ke Papua, kami juga mendorong insentif khusus bagi investasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk industri budidaya ikan dan pengolahan rumput laut,” jelas Franky.
Data BKPM menunjukkan adanya penurunan realisasi investasi di wilayah tersebut. Realisasi investasi asing di Papua dan Papua Barat Tahun  2014 sebesar US$ 1,41 Miliar, menurun   dibandingkan tahun 2013 sebesar US$ 2,41 Miliar. Demikian halnya dengan investasi dalam negeri, dimana realisasi investasi Tahun  2014 sebesar Rp 349,91 Miliar, menurun dibandingkan Tahun 2013 yang mencapai Rp 888,2 Miliar.
 
Kendala Pelaku Usaha

Kepastian penetapan upah minimum sampai saat ini masih menjadi ganjalan para pelaku usaha industri dalam menyusun perencanaan bisnis.
Kepala BKPM menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk tim perumus yang terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, BKPM dan perwakilan dari dunia usaha, APINDO, APRISINDO, API untuk menyusun usulan kerangka UMR.

Sementara itu, permasalahan lahan merupakan kendala utama industri gula rafinasi yang akan masuk ke perkebunan. Kepala BKPM menambahkan bahwa BKPM dan Kemenperin sepakat untuk membantu debottlenecking permasalahan lahan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.