BKPM Gandeng Kementerian Teknis; Upayakan Penyederhanaan Perizinan Sektor Pertanian

BKPM Gandeng Kementerian Teknis; Upayakan Penyederhanaan Perizinan Sektor Pertanian

Jakarta, Kabarindo- Pemerintah serius dalam upaya mengatasi debottlenecking investasi melalui integrasi dan penyederhanaan perizinan aneka sektor di PTSP Pusat dalam rangka menciptakan layanan perizinan yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanman Modal (PIPM) BKPM Farah Ratnadewi Indriani dalam acara Sosialisasi Perizinan bidang Pertanian di PTSP Pusat BKPM kemarin.

“Pengurusan perizinan bidang usaha perkebunan yang semula memakan waktu selama 751 hari dari mulai pembentukan badan hukum hingga memperoleh izin usaha akan dipangkas menjadi 219 hari. Pemangkasan tersebut diantaranya mencakup Rekomendasi Teknis usaha sektor pertanian dari 20 hari menjadi 15 hari yang pengajuannya dapat dilakukan di PTSP Pusat BKPM,” jelas Farah.

Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian, Suharyanto, menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah mendelegasikan 5 kelompok izin di PTSP Pusat BKPM yang mencakup bidang usaha hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta obat hewan (produsen). “Kami juga telah menempatkan 3 petugas Liasion Officer di Front Office dan Back Office BKPM yang akan membantu investor dalam pengurusan dan konsultasi perizinan,” ujar Suharyanto.

Sebagaimana dipublikasikan melalui website PTSP Pusat di situs www.bkpm.go.id, perizinan yang dilayani Desk Kementerian Pertanian di PTSP sudah dilengkapi dengan informasi persyaratan dan lama waktu yang dibutuhkan untuk memprosesnya. Sepanjang periode 26 Januari - 25 Februari 2015 tercatat 69 investor yang mengunjungi PTSP Pusat untuk desk Pertanian. Dari jumlah tersebut, 52 investor melakukan konsultasi perizinan dan 17 investor yang sudah mengajukan perizinan.

Mendorong Investasi di Papua Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, menjelaskan komitmen Pemerintah untuk mendorong investasi sektor pertanian di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka program peningkatan ketahanan pangan. Khusus kedua provinsi tersebut, pelaksanaan pelayanan perizinan tanaman pangan dilakukan dengan otonomi khusus oleh provinsi yang bersangkutan sesuai Undang-Undang. Fokus bidang usahanya antara lain budidaya padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau, serta ubi jalar.

“Lahan maksimal usaha produksi untuk penanaman satu unit perusahaan adalah sebesar 10.000 Ha, namun batas skala luasan lahan usaha proses produksi untuk penanaman di wilayah Papua paling luas adalah 2 kali lipatnya (20.000 Ha),” kata Sarwo.