Bappebti Ajak Kampus; Ayo Teliti Sistem Resi Gudang

Bappebti Ajak Kampus; Ayo Teliti Sistem Resi Gudang

Majalengka, Kabarindo- Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Sutriono Edi.

Ia mengajak kalangan akademisi meneliti penerapan Sistem Resi Gudang (SRG). Pihak kampus juga diharapkan mensosialisasikan sistem ini ke masyarakat secara luas dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan mahasiswa di akhir masa pendidikannya.

Ajakan dan harapan ini disampaikan Sutriono Edi di Majalengka, Selasa (11/11), saat menjadi keynote speaker acara sosialisasi SRG. Sosialisasi bertajuk “Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Pembiayaan bagi Petani dan Pelaku Usaha dalam Menggerakan Perekonomian Daerah” dilaksanakan di Auditorium Fakultas Pertanian Universitas Majalengka, Jawa Barat.

"Kampus memiliki peran strategis dalam melakukan perubahan. Kami berharap kalangan civitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Majalengka dapat menjadikan SRG sebagai salah satu objek penelitian untuk pengembangan dan penyempurnaan implementasi SRG di Indonesia. Selain itu, menjadikan SRG menjadi salah satu program mata kuliah pilihan, terutama untuk mahasiswa tingkat akhir,” ujar Sutriono.

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat penting di Majalengka, seperti Rektor Universitas Majalengka Prof. Dr. H. A. Yunus; Bupati Majalengka H. Sutrisno, SE., Msi.; Kepala Dinas KUKM Perindag Kabupaten Majalengka Drs. H. Agus Permana, MP.; Dekan Fakultas Pertanian Universitas Majalengka, Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), Perwakilan Bank BJB, dosen, penyuluh pertanian, mahasiswa, petani, Gapoktan se-Majalengka, serta seluruh stake holder SRG.

SRG, sesuai UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2011, merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai instrumen pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditas) yang disimpan di gudang.
"Dalam beberapa tahun ke depan, kami juga berharap agar mahasiswa dapat mengambil peran sebagai petani, pengusaha, peneliti, investor, ahli komoditas, pengelola gudang, dan mengambil berbagai peran lain," ujarnya.

Menyinggung slogan pemerintahan "kerja..kerja..kerja", Sutriono Edi menegaskan slogan itu merupakan keinginan membangkitkan sektor ekonomi berbasis kerakyatan. Sebagai negara agraris, sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi GNP Indonesia (BPS, 2012). Ekonomi berbasis kerakyatan menjadi salah satu prioritas di pemerintahan baru. SRG dianggap sebagai solusi membangkitkan ekonomi kerakyatan.

"SRG ini berbasis kerakyatan dan manfaatnya menyentuh masyarakat di level bawah. Salah satu masalah dalam sektor pertanian adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan. SRG merupakan solusi untuk masalah tersebut," terangnya.

Pembangunan gudang SRG merupakan komitmen pemerintah melalui Kemendag untuk membantu menghidupkan perekonomian daerah, mendorong tumbuhnya pelaku usaha di daerah, dan sebagai sarana pengendalian stok nasional yang lebih efisien.

Bappebti bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sejak tahun 2009 sampai 2013 telah membangun gudang sebanyak 98 gudang SRG di 78 kabupaten di 21 provinsi. Khusus di Provinsi Jawa Barat, telah dibangun 11 gudang SRG yang berlokasi di Cianjur, Garut, Bogor, Sumedang, Kuningan, Subang, Majalengka, Purwakarta,
Tasikmalaya, dan Ciamis. Tahun ini, Bappebti bersama Pemerintah Daerah kembali melakukan pembangunan 19 gudang di 19 kabupaten. Gudang yang dibangun tersebut sudah dilengkapi dengan mesin pengering (dryer).

“Sosialisasi SRG di kalangan akademisi sangat penting dilakukan karena para akademisi secara tidak langsung bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertanian," katanya.

Diharapkan SRG ini dapat mendorong stabilisasi harga dengan memberikan kepastian kualitas dan kuantitas komoditas barang yang disimpan, mendapatkan harga yang lebih baik (menunda waktu penjualan), mendapatkan pembiayaan bunga rendah dengan cara tepat yang lebih mudah, serta mendorong berusaha secara kelompok sehingga meningkatkan posisi tawar.

Sutriono Edi melanjutkan bahwa pembiayaan resi gudang telah dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti Bank BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, maupun lembaga keuangan nonbank, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Kliring Berjangka
Indonesia (Persero) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (KUKM). Nilai total pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan Bank BJB melalui skema subsidi resi gudang kepada kelompok tani, Gapoktan, dan koperasi sampai 6 November 2014 sebesar Rp 220,54 miliar atau rata-rata 62% dari nilai resi gudang yang diagunkan.

Secara ekonomi, Provinsi Jawa Barat memegang peran penting pada konteks nasional karena provinsi ini menyumbang sektor pengolahan dan produksi beras nasional yang sangat besar. Pembangunan pertanian dan kehutanan di Jawa Barat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memantapkan swasembada pangan, serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian dan kehutanan yang berorientasi ekspor.