DKI Kaji Jalan Layang Non Tol; Untuk Angkutan Umum

DKI Kaji Jalan Layang Non Tol; Untuk Angkutan Umum

Jakarta, Kabarindo- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Ia mengatakan, pembangunan jalan layang non tol (JLNT) dalam kota tidak bisa mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta.

“Jadi sebetulnya, dalam teori jalan tidak pernah ada yang namanya jalan layang non tol itu bisa mengurai kemacetan,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (9/10).

Ini dikarenakan, lanjut dia, karena pertambahan jumlah mobil tidak sebanding dengan pembangunan ruas jalan. Langkah yang lebih tepat, kata Ahok, adalah membangun JLNT khusus transportasi massal. Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk mengurai kemacetan lalu lintas di jalan Ibu Kota.

“Kalau mau urai kemacetan, mungkin JLNT Antasari-Blok M harus dipikirkan untuk bus misalnya. Ekstremnya seperti itu. Sama seperti yang akan kita bangun di Ciledung. Itu yang lagi kita kaji. Makanya kita mau paksa kalau Anda mau nyaman, naik bus,” ujarnya.

Karena itu, Pemprov DKI sedang melakukan kajian terhadap penggunaan JLNT Antasari-Blok M. Kajian dilakukan untuk mengetahui JLNT tersebut bisa dikhususkan bagi perlintasan angkutan umum saja, bukan kendaraan pribadi.

“Kita lagi kaji. Kita perlu bikin untuk angkutan umum. Jadi orang bisa naik sampai Tanah Abang kan,” tuturnya.

Untuk mencapai rencana tersebut, Pemprov DKI harus membeli ribuan bus untuk transportasi massal. Diharapkannya dengan penggunaan sistem e-catalog, pembelian untuk penambahan armada angkutan umum dapat segera dilaksanakan tahun depan.

“Kita harapkan e-catalog bisa rampung tahun ini. Kalau tidak, membeli busnya bakalan susah. Kalau ada e-catalog, tahun depan kita beli 3.000 bus. Kita sudah kerja sama dengan LKPP,” paparnya.

Dengan adanya e-catalog, akan memangkas pemain-pemain importir bus yang tidak jelas dalam pemberian service perawatan bus. Pihak swasta yang ingin membeli bus di DKI harus punya agen tunggal pemegang merk (ATPM).

“Justru kita mau memangkas pemain-pemain importir bus yang nggak jelas servisnya ke mana. Kalau mau main bus di DKI harus punya ATPM, harus punya bengkel,” jelasnya seperti dilansir dari laman beritasatu.