ITS; Tak Akan Kurangi Kuota Maba

ITS; Tak Akan Kurangi Kuota Maba

Surabaya, Kabarindo- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya akan tetap mempertahankan kuota penerimaan mahasiswa baru (maba).

Hal ini ditegaskan Rektor ITS, Prof Ir Joni Hermana MScEs PhD. menanggapi keinginan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengenai pembatasan jumlah mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Rencana pengurangan kuota penerimaan maba di PTN bermula dari Rembuk Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di Jakarta, akhir November lalu. Ketua Umum Aptisi, Prof Dr Ir Budi Djatmiko, meminta pemerintah mengurangi jumlah penerimaan maba di PTN.

Menurut Budi, PTN cukup menerima 3.000-3.500 mahasiswa strata satu setiap tahunnya.  Diharapkan, pengurangan ini akan menjadikan PTN fokus mengelola mahasiswa strata dua dan strata tiga. Dengan meningkatkan pengelolaan mahasiswa magister dan doktoral tersebut, ia yakin PTN akan jauh lebih siap menjadi institusi berkelas dunia.

Sebaliknya menurut Joni, Indonesia masih kekurangan sarjana sains dan teknik. Joni meyakini yang dimaksud dengan pengurangan kuota maba adalah mahasiswa dari kelompok program studi (prodi) sosial, politik, budaya, hukum dan humaniora. Hal ini tercermin dari persentase lulusan prodi tersebut yang mencapai 60% tiap tahun. Sementara jumlah lulusan sains dan teknologi hanya berkisar 20% dari total wisudawan perguruan tinggi di Indonesia.

“Kami masih akan mempertahankan jumlah kuota penerimaan maba untuk saat ini, mengingat Indonesia masih memerlukan banyak sarjana sains dan teknik,” ujar guru besar Departemen Teknik Lingkungan ITS ini pada Selasa (19/12/2017).

Pengurangan kuota maba PTN, lanjut Joni, tidak akan lantas meningkatkan jumlah mahasiswa perguran tinggi swasta (PTS). Jika dikalkulasi, jumlah PTS di Indonesia 4.300, sementara yang diminta mengurangi kuota maba hanya sekitar 140 PTN, sehingga tidak sebanding.

Lagi pula, imbuh Joni, melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi merupakan hak setiap siswa di Indonesia. Mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk ke perguruan tinggi mana, apalagi dengan kapasitas dosen dan fasilitas yang berbeda.

Melihat hal tersebut, Joni menganggap tidak perlu ada pembatasan maba yang diterima PTN seperti yang diusulkan Aptisi. Terlebih PTN mempunyai standar baku tentang berapa kapasitas mahasiswa yang dapat diterima. Semua telah dihitung berdasarkan rasio dosen, fasilitas ruang kelas serta laboratorium dan peralatan.

Joni mencontohkan kondisi di Tiongkok yang hanya memiliki 2.500 perguruan tinggi. Padahal jumlah penduduk negeri Tirai Bambu tersebut mencapai 2 miliar jiwa. Sementara Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta malah mempunyai lebih dari 4.400 perguruan tinggi.