Jelang Pencoblosan, Kodam Jaya Jayakarta Bersama Polda Metro Jaya; Siap Lakukan Pengamanan Pilkada DKI 2017

Jelang Pencoblosan, Kodam Jaya Jayakarta Bersama Polda Metro Jaya; Siap Lakukan Pengamanan Pilkada DKI 2017

Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta, Kabarindo- Jelang pencoblosan beberapa hari lagi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana menggelar jumpa pers bersama dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada DKI di Gedung Sudirman Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut juga di hadiri  Ketua KPU DKI Sumarno, Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, serta beberapa unsur TNI Terkait.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menyampaikan, bahwa sesuai prinsip demokrasi, adanya jaminan HAM dan pemilihan yang bebas dan jujur, maka untuk mewujudkan demokrasi tersebut, diimbau kepada warga DKI untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, dengan bebas dan sesuai hak pilihnya masing-masing.

Irawan menambahkan, untuk menjamin keamanan ketertiban masyarakat pada hari pencoblosan nanti pihak Polisi dibantu TNI dan berkomitmen untuk menjaga keamanan secara bersama, kemudian meminta agar pasangan calon (paslon) tidak melakukan kampanye di masa tenang Pilgub DKI.

“Yang kedua, agar pada sisa masa tenang ini, pasangan calon dan tim kampanye tidak melaksanakan kampanye. Apabila melaksanakan maka dapat diproses secara hukum, dengan ancaman paling singkat 15 hari 3 bulan,” kata Iriawan dalam jumpa pers tersebut.

Disamping itu, Iriawan juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penghalangan kepada seseorang ataupun warga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Bila ditemukan, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

“Pada hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 nanti, tidak ada yang melakukan ancaman atau pun kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya,” tegas Iriawan.

Selain itu, masyarakat diminta agar tidak menggunakan KTP palsu atau mengaku sebagai orang lain dalam melakukan pencoblosan. ”Mengaku sebagai seseorang itu ada ancaman pidananya, 24 bulan, 72 bulan, sesuai pasal 178 UU pemilukada,” ujarnya.

Polisi juga telah membentuk tim khusus untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap politik uang. Pihaknya mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan aktifitas money politik.

“Informasi yang kami dapat beserta pihak unsur TNI bakal akan adanya indikasi money politik, ini informasi. Oleh sebab itu kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kami tim gabungan Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus OTT money politik,” jelasnya.

Lebih jauh, Irawan juga mengingatkan kepada seluruh penyelenggara dan peserta Pilkada, dimohon jangan ada yang melakukan money politik atau politik uang. Bila ada yang melakukan, maka baik pemberi, penerima, atau yang menyuruh untuk melakukan dapat diproses secara hukum.

Sementara, Pangdam Jaya Jayakarta, Mayjen TNI Teddy Lhaksmana mengatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap mengawal Pilkada DKI 15 Februari mendatang dan juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari nanti serta Pihaknya siap membantu polisi untuk pengamanan dan pelaksanaan Pilkada DKI.

“Kodam Jaya siap membantu Polda Metro Jaya dalam penanganan pemilukada, dengan memberikan bantuan kekuatan pasukan berapa pun yang dibutuhkan, Polda Metro Jaya ,” lugas Pangdam Jaya.