Jokowi Minta TNI-Polri; Harus Tinggalkan Praktik yang Tidak Baik

Jokowi Minta TNI-Polri; Harus Tinggalkan Praktik yang Tidak Baik

Semarang, Kabarindo- Dari Istana ke Kemkominfo.

Rilis ini menarik untuk Anda simak dari keseriusan kepala negara, Jokowi untuk institusi TNI dan Polri.

"Kita harus berani tegas menghadapi ancaman kepentingan nasional. Kita harus bersikap tegas tanpa kompromi menghadapi para mafia yang merugikan kepentingan nasional kita, mulai dari mafia migas, mafia impor sampai mafia illegal fishing," papar Presiden Joko Widodo dalam acara pembekalan kepada 793 calon perwira TNI dan Polri di Semarang, Rabu (29/7) kemarin.

Ikut hadir dalam acara ini antara lain Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf TNI dari tiga matra, Menteri Pertahanan dan Menteri PAN-RB.

Menurut Presiden, kita akan kuat menghadapi ancaman dan tantangan kalau kita bersatu. Menjauhi rasa saling curiga mencurigai dan menghindari penerapan jiwa korsa (esprit de corps) yang sempit.

“Saya tidak ingin lagi mendengar adanya bentrokan antar angkatan atau pun antara TNI-POLRI. Bangun soliditas TNI-Polri. Adik-adik calon perwira  harus menjadi contoh perekat bangsa. Jangan justru malah melanggengkan praktik-praktik yang tidak baik dalam organisasi. Tradisi yang tidak tepat harus sudah ditinggalkan,” tegas Presiden.

Sebagai bangsa yang besar, tantangan tugas dan ancaman yang dihadapi bangsa ini juga besar. Di antaranya harus mampu melindungi kedaulatan teritorial kita yang membentang dari Sabang-Merauke, dari Pulau We sampai Pulau Rote, harus bisa menjaga laut dari tindakan illegal fishing.

“Kita harus menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam bumi pertiwi dari tindakan illegang mining. Jaga hutan kita dari illegal logging,” lanjut Presiden.

Selain itu, TNI dan Polri juga harus melindungi dan memberi rasa aman pada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dari tindakan perdagangan manusia (human traficking), maupun tindak kejahatan yang semakin canggih seperti cyber crime.

Presiden juga menggarisbawahi tantangan kita sebagai masyarakat majemuk, di mana perbedaan seringkali dijadikan alasan untuk memunculkan konflik horizontal atau tidakan kekerasan dengan mengatas namakan agama, ras ataupun golongan. 

Persoalan lain adalah bahaya narkoba yang mengancam generasi muda kita. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba juga mengkhawatirkan yang diperkirakan mencapai 104,000 orang (berumur  di bawah 15 tahun) dan 263,000 orang (berumur antara 15 s.d. 64 tahun).

Belum lagi tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan. Masih banyak warga yang belum menikmati listrik. Di kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, rakyat juga belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Itulah tantangan yang dihadapi para calon perwira remaja yang kelak menjadi pemimpin bangsa. Karena itu, Presiden berharap para calon perwira ini bisa lebih mendekatkan diri dengan rakyat. Mendengarkan suara dan aspirasi rakyat dengan mengutamakan dialog atau musyawarah.

“Bekerjalah dengan rakyat. Karena rakyatlah sesungguhnya kekuatan kita. Ingat, dulu kita bisa memenangkan perang gerilya dengan penjajah karena bantuan rakyat. Rakyat bukan musuh kita,” kata Presiden.

Khusus kepada calon perwira remaja Polri, Presiden menyebut tiga hal yang bisa menjadi tolok ukur keberhasilan. Pertama, polisi bisa menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Rasa aman dari gangguan kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Polisi menjadi pelindung warga, bukan sebaliknya menjadi ancaman. Jadi, warga akan merasa aman kalau ada polisi, bukan malah menimbulkan rasa takut.

Kedua, menghadirkan ketertiban umum, terutama ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya. Polisi harus menjadi contoh dan edukasi dalam membangun kepatuhan dan ketertiban. Jangan sampai justru kewibawaan polisi ditukar dengan imbalan untuk kompensasi ketidakpatuhan warga.

Ketiga, menghadirkan kepastian hukum yeng berkeadilan. Jangan sampai penegakan hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan semangat arogansi kewenangan. Kepentingan pembangunan nasional harus dijaga.

Terakhir Presiden berpesan agar para calon perwira terus belajar karena ilmu pengetahuan dan teknologi  akan selalu berkembang. Sangat  ketinggalan apabila para perwira tidak  mengikuti perkembangan  teknologi  informasi alias gaptek. Dalam era globalisasi, penguasan teknologi informasi  sangat penting untuk membantu pelaksanaan tugas, baik  di lingkungan TNI maupun Polri.