Kabupaten Blitar; Jadi Percontohan Nasional

Kabupaten Blitar; Jadi Percontohan Nasional

Surabaya, Kabarindo- Kabupaten Blitar sebagai salah satu mitra USAID PRIORITAS menjadi kabupaten percontohan Penataan dan Pemerataan Guru (PPG) secara nasional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan lembaga pendidikan terkait berupaya melakukan penataan dan pemerataan guru di wilayah ini.

Dalam presentasinya di Jakarta pada Selasa (14/10), Wakil Bupati Blitar, Riyanto, mengatakan keberhasilan tersebut berkat komitmen bersama untuk menata tenaga pendidik dengan lebih baik sehingga hak siswa untuk belajar dapat terpenuhi.

Menurut Bupati Blitar, Herry Noegroho, terjadi penumpukan tenaga pengajar di Blitar selatan yang merupakan wilayah perkotaan, sementara di wilayah utara yang merupakan perdesaan terdapat banyak sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Untuk mengantisipasinya, Kabupaten Blitar menerapkan Kelas Rangkap (Multigrade Teaching) untuk sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.

“Kabupaten Blitar berkomitmen untuk menata guru lebih baik agar hak siswa untuk belajar tetap terpenuhi. Kami telah melaksanakan pelatihan Kelas Rangkap untuk 4 SD pilot,” ujarnya dalam rilis yang diterima dari USAID PRIORITAS pada Selasa (14/10/2014).

Dalam praktik kelas rangkap, pembelajaran untuk dua kelas yang berbeda digabung menjadi satu kelas. Syaratnya mata pelajaran yang sedang diajarkan sama dan rencana pelaksanaan pembelajarannya (RPP) dapat digabungkan. Misalnya pembelajaran kelas 3 dan 4 yang digabung menjadi satu dan membahas pelajaran IPA tentang tumbuhan.

Suprih Siswanti, Kepala SDN Suuhwadang 2 Blitar yang sekolahnya menerapkan kelas rangkap, mengatakan pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap di sekolahnya cukup baik. Kakak kelas sangat membantu guru karena dapat menjadi tutor bagi adik kelasnya.
Kemendikbud merespon positif hasil PPG yang dilakukan USAID PRIORITAS karena telah berhasil membantu kabupaten/kota meningkatkan mutu pendidikan melalui pendistribusian guru.

“Kami akan mengambil praktik yang baik ini untuk disebarluaskan ke banyak kabupaten/kota dan provinsi lain,” kata Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kemendikbud, Hamid Muhammad, di acara Lokakarya Nasional Kebijakan PPG di Jakarta pada Selasa (14/10).

Hamid mengatakan, penyebaran guru merupakan masalah yang telah lama terjadi di Indonesia. Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2011 mengharuskan seluruh kabupaten/kota untuk melakukan penataan guru PNS secara merata sesuai kebutuhan. Dengan rasio rata-rata satu guru per 16 siswa SD dan satu guru per 13 siswa di SMP, ketersediaan guru melebihi kebutuhan. Tetapi distribusi guru masih tidak merata. Ketersediaan guru di sekolah perkotaan umumnya melebihi kebutuhan guru, sedangkan sekolah di pedesaan dan di sekolah terpencil mengalami kekurangan guru.

Menurut Hamid, pendidikan yang bermutu sulit diwujudkan jika banyak sekolah kekurangan guru. Karena itu, pendistribusian guru mendesak untuk dilakukan.

Direktur USAID Indonesia, Andrew Sisson, mengatakan USAID mendukung pemerintah Indonesia untuk menyediakan pendidikan yang bermutu. Pendidikan merupakan investasi penting bagi sebuah bangsa dan negara. Guru sangat penting untuk kesuksesan anak maupun masa depan bangsa.
 
“Kami gembira bermitra dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu memastikan semua siswa memiliki akses pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
 
Direktur Program USAID PRIORITAS Stuart Weston, mengatakan program PPG yang diimplementasikan dan dikembangkan pihaknya berhasil melakukan pemetaan peyebaran guru, mengembangkan solusi kebijakan, melakukan konsultasi publik dan mendukung penerapannya. Untuk itu, USAID PRIORITAS bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenag dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kami menyediakan tenaga ahli dan bekerja sama dengan LPTK untuk membantu kabupaten/kota mitra melakukan penataan dan pemerataan guru,” ujarnya mantap.