Kemenparekraf Gelar FGD; Bahas Permen Dari UU No.33 Tahun 2009

Kemenparekraf Gelar FGD; Bahas Permen Dari UU No.33 Tahun 2009

Gedung Film, MT Haryono, Jakarta, Kabarindo- Kewajiban Mengutamakan Film Indonesia & Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Secara Optimal.

Dunia perfilman nasional sudah punya UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman walau terkesan terlambat tapi daripada tidak sama sekali, draft sudah dibuat dan siang tadi mulai dibagikan kepada para stakeholder dan menarik untuk Anda ketahui.

Ada beberapa hal yang penting untuk Anda ketahui seperti Pasal 1 point 1 bahwa Film Indonesia adalah film yang diproduksi oleh WNI dan atau badang hukum Indonesia menggunakan sekurang-kurangnya 80 persen bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah di Indonesia dan sekurang-kurangnya salah satu dari sutradaram penulis skenario atau pemeran utamanya adalah WNI.

Bab II berisi tentang Kewajiban Mengutamakan Film Indonesia pada bagian kesatu Kewajiban Pelaku Perfilman pada butir 3 berisi pengutamaan film Indonesia dalam pengedaran dan pertunjukan film Indonesia dilaksanakan melalui Permenparekraf tentang Tata Edar dan Pertunjukan Film Komersial.

Pada butir 1 berbunyi, pemerintah wajib mengendalikan peredaran film impor dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan film impor dan ketersediaan film Indonesia untuk mencegah dominasi budaya asing.

Pada bagian kedua berisi kewajiban dan Pemerintah Daerah pada point dua berisi pencegahan terhadap dominasi budaya asing sebagaimana dimaksud pada butir pertama ditujukan terhadap budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa dan ada penegakan penyensoran film pada butir selanjutnya. Sementara itu pada pasal 4. Pemerintah wajib menfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia. Pasal berikutnya Pemda wajib menfasilitasi tidak hanya film tapi juga pengembangan bioskop daerah, komunitas film daerah dan fasilitasi pembuatan film-film yang bertemakan budaya setempat.

Titik kulminasi dari Permen ini tentang Pengutamaan Film Indonesia ada pada pasal 7 yang berbunyi, pelaku usaha pertunjukan film wajib mempertunjukkan film Indonesia paling kurang 60% dari seluruh jam pertunjukan film yang dimiliki selama 6 bulan berturut-turut.

Permen juga mengatur tentang pembuatan film wajib mengutamakan alam Indonesia secara optimal serta kekayaan budaya bangsa.

Ada 3 Permen lainnya yang didistribusikan kepada para peserta yaitu Permen tentang Tata Edar, Permen Ekspor-Impor, Permen dan lainnya.. Para peserta FGD dari kalangan sineas, produser, pengusaha bioskop, artis dan selebriti bersama dengan pihak lainnya.

Beberapa yang dikenali oleh redaksi adalah Zairin, Sys Ns, Lala Timothy, Arturo GP, Ray Sahetapi, Pongky Suwito, Catherine Keng mewakili 21 Cineplex, Jonni Syafruddin sebagai ketua Gabungan Pengusaha Bioskop se-Indonesia dan lainnya.

"Setelah pemerintah membagikan draft dari ke-4 Permen dari UU No.33 Tahun 2009 Tentang Perfilman akan diperbaiki dari masukan pada pertemuan FGD tadi dan pertengahan November bertemu lagi lalu penetapan dan pengesahan yang akan ditandatangani oleh Menparekraf RI serta pengesahan Kemenkumham RI," papar Armein Firmansyah mendampingi Prof Ahman Syah yang menyambut kehadiran Mari Elka Pangestu selaku Menparekraf yang datang meninjau tahapan dan kesiapan FFI 2013.

Armein juga melansir kunjungan timnya atas keikutsertaannya dalam perhelatan Amerika Film Market 04 November - 10 November mendatang yang akan membawa beberapa film nasional seperti Get Married 4, Sang Kiai, Habibie & Ainun serta masih banyak lagi lainnya. Armein juga mengingatkan hasil yang sudah ada yaitu kerjasama sutradara film Michael Mann yang akan syuting di Indonesia.