Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran; Kritisi 14 Tahun UU Penyiaran

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran; Kritisi 14 Tahun UU Penyiaran

Gedung IASTH Lt.6 UI, Salemba, Jakarta, Kabarindo- Indonesia adalah KITA.

Artinya penghujung tahun 2016 juga ikut mengusik Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran disingkat KNRP yang merupakan afiliasi para akademisi, pengamat komunikasi lintas perguruan tinggi se-Indonesia. Termasuk siang ini disampaikan oleh pihak KNRP berlangsung bersamaan pressconference di UGM dan UI.

Pihak KNRP yakni Nina Mutmainnah Armando & Ignatius Haryanto mengawali dengan kalimat pembuka otokritik bahwa tak terasa sudah 14 tahun dari UU Penyiaran.

"Draft Agustus 2016 lalu sebelum reses dan ini pun tidak langsung dari anggota DPR jadi disinyalir sangat tertutup. Kami mempunyai draft Februari dan tidak ada bedanya dengan Agustus. Ada beberapa anggota DPR meyakinkan sudah ada draft Desember dengan memberikan masukan dari publik dan pihak KNRP juga sudah banyak memberikan masukan dan entah kenapa tidak ada yang diakomodir sekaligus mempertanyakan, mengapa DPR tidak transparan dalam proses Revisi UU Penyiaran yang sudah berusia 14 tahun ini. Lembaga Penyiaran Publik dan Komunitas ini saja ada yang berubah. Isi draft revisi UU penyiaran saat ini mencerminkan langkah mundur serius dari UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang disahkan tepat 14 tahun yang lalu, 28 Desember 2002, terkesan kuat bahwa DPR saat ini dengan sengaja mengubah sejumlah pasal dalam UU Penyiaran 2002 untuk kepentingan stasiun-stasiun televisi terbesar dengan mengabaikan kepentingan sistem berjaringan, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran publik dan juga mengabaikan prinsip kebebasan pers," jelas Nina, sapaan akrab.

Mengapa pembahasannya harus tertutup? Masyarakat sipil sepertinya di enyahkan sehingga ada beberapa hal yang serius dan ini dicatat oleh KNRP yakni:
- Soal kepemilikan sama sekali tidak di atur dalam draft RUU. Dengan tidak adanya aturan soal kepemilikan, maka gejala penguasaan kepemilikan banyak stasiun televisi dan radio di satu tangan akan makin menguat. Padahal UU Penyiaran tahun 2002 memuat aturan pembatasan kepemilikan media penyiaran.
- Draft RUU menyatakan bahwa Sistem Siaran Jaringan (SSJ) bukan merupakan kewajiban, melainkan opsional, bagi lembaga penyiaran yang hendak bersiaran ke banyak wilayah siar. Hal ini dengan sendirinya akan mematikan gagasan SSJ dan melanggengkan pemusatan siaran televisi di Jakarta. hal ini jelas bertentangan dengan UU Penyiaran tahun 2002 yang mewajibkan SSJ.
- Draft RUU menetapkan kewajiban sensor untuk seluruh isi siaran, ini bertentangan dengan UU Pers karena seharusnya siara jurnalistik tidak dikenai sensor.
- Draft RUU memuat ketentuan bahwa porsi iklan spot paling tinggi 40% dari tiap waktu tayang program. Ini merupakan porsi iklan yang luar biasa dibandingkan UU Penyiaran 2002, yang hanya menetapkan angka 20%. Hal ini akan sangat menganggu kenyamanan khalayak dan menunjukkan keberpihakan yang tinggi kepada pemodal.
- Draft RUU membolehkan adanya iklan rokok, padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan lain yang juga termuat dalam draft RUU, yakni iklan tidak boleh mengiklankan zat adiktif. Berdasarkan UU No. 36/2009 tentang kesehatan, produk yang mengandung tembakau dinyatakan sebagai zat adiktif.
- Draft RUU menyebut Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) disebut sebagai Lembaga Penyiaran Khusus (LPKh) yang antara lain didirinkan oleh Kementerian dan berfungsi untuk melayani Kementerian, menjadi pertanyaan, apakah lembaga penyiaran komunitas akan dijadikan lembaga penyiaran pemerintah?
- Draft RUU menyatakan bahwa lembaga penyiaran publik (LPP) berfungsi memberi layanan untuk kepentingan negara, namun definisi 'negara' sendiri tidak diperjelas. Yang harus dicegah adalah jangan sampai LPP kembali menjadi lembaga penyiaran pemerintah.
- Draft RUU mengerdilkan kewenangan KPI hanya dalam urusan isi siaran, sementara memberikan kewenangan pemerintah yang sangat besar dalam persoalan penyiaran lainnya seperti persoalan perizinan dan digitalisasi.

"Koalisi ini terdiri dari 160 lembaga dan perorangan dari Aceh sampai Papua yang terdiri dari praktisi, akademisi yang memang mewakili kepentingan publik agar RUU ini harus dijaga bersama," tambah Ignatius Haryanto.

Ade Armando juga ikut hadir dan berkoalisi ikut menambahkan bahwa penguasaan oleh satu pengusaha saja apalagi berpolitik praktis akan berbahaya dan menakutkan bagi masa depan demokrasi bangsa serta anak negeri.

Ayo berempati dengan klik www.reformasipenyiaran.org dan me-Tweet dukungan di @knrpID ataukan ingin memberi masukan via email: reformasipenyiaran@gmail.com