Masyarakat Kabupaten Asmat; Laporkan Berkas Ke DKPP

Masyarakat Kabupaten Asmat; Laporkan Berkas Ke DKPP

Thamrin, Jakarta, Kabarindo- Prinsip-prinsip dasar Demokrasi merupakan pengaruh dari proses pembangunan kesejahteraan rakyat melalui partisipasi aktif rakyat seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia dengan bersandarkan kepada kedaulatan rakyat sebagai paham demokrasi.

Dalam demokrasi maka harus dibangun berdasarkan kepada partisipasi secara aktif terhadap setiap warga negara.

Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dalam proses Pilkada, di mana partisipasi rakyat diperlukan dengan model one man one vote, dimana setiap orang memiliki suara yang bersifat mutlak.

Menurut Fatkhul Muin, S.H., L.L.M dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, bahwa memang demokrasi dapat dibangun atas dasar nilai-nilai demokrasi one man one vote, tetapi ada nilai-nilai lokal  (Local Wisdom) yang dapat menjadi dasar, tetapi hal tersebut harus menunjukkan nilai-nilai substantif demokrasi seperti keterwakilan dari seluruh warga negara.

"Pasal 84-97 UU nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 peraturan KPU nomor 10 tahun 2015 tentang pemberian suara tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos," ujar Fatkhul saat dihubungi via telpon, Rabu (13/01/2016).

Lanjut Fatkhul, putusan KPUD Kabupaten Asmat nomor 270/078/KPU/Kab.031.434260/XI/2015, tentang larangan pengusaha sistem noken dalam pilkada Asmat tahun 2015  sudah sesuai dengan undang-undang Pilkada.

Tim Pengacara dari BAHU Nasdem, Iskandar Zulkarnaen  mengatakan pada pilkada di Kabupaten Asmat selisihnya lebih dari 2 % akan tetapi angka yang didapat dengan cara-cara yang curang. Salah satunya adalah adanya penggelembungan data DPT pada basis pasangan nomor urut 2 (dua) yang sebelumnya sudah direncanakan untuk menggunakan sistem noken dan bukan karena adanya orang / warga yang pindah dan nampak dilakukan oleh peyelenggara pemilu.

"Contoh pada kampung Saramit distrik Pantai Kasuari DPT Pilpres (2014) adalah 318 orang pemilih, sedangkan DPT pilkada (2015) sebanyak 514 Pemilih. Disini nampak adanya penambahan pemilih sebanyak 229 pemilih (72 %). Kalau disimak lebih lanjut dari DPT pilkada Kampung Saramit Distrik Pantai Kasuari sebanyak 514 orang/pemilih terdapat 94 orang pemilih yang lahir pada tanggal 01 Juli hanya Tahun yang berbeda dan sebanyak 342 orang/pemilih yang lahir 07 Januari hanya tahun yang berbeda. Yang artinya dari 514 orang/pemilih pada DPT Pilkada Kampung Saramit ada sebanyak 436 orang/pemilih yang lahir pada dua tanggal tersebut (01 Juli dan 07 Januari), dan hanya ada 111orang/pemilih yang lahir pada 28 hari (diluar 01 Juli dan 07 Januari tahun yang berbeda). Kalau dibagi rata-rata 514 orang/pemilih dibagi 30 hari (tahun yang berbeda) maka hanya ada 17 hingga 18 orang yang lahir pada tanggal dan bulan yang sama hanya tahun yang berbeda," ujar Yulius saat melaporkan berkas kecurangan ke DKPP, Rabu (13/01/2015).

Bila dicermati lebih lanjut, katanya,  terlihat penambahan/pengelembungan dibuat oleh orang kurang paham tentang nominklatur NIK yaitu dua angka pertama (91) adalah kode propvisi papua, dua angka berikutnya (18) adalah kode Kabupaten Asmat, dua angka berikutnya (06) adalah kode Distrik Pantai Kasuari, dua angka berikutnya adalah kode tanggal lahir (untuk laki-laki tetap dan perempuan tambah empat puluh), dua angka berikutnya adalah bulan lahir selanjutnya dua angka berikutnya adalah tahun lahir dan nomor berikutnya adalah nomor urut.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Aliansi Peduli Demokrasi Kab. Asmat, Yulius Steven Rawar, pada  DPT pilkada (2015) Kampung Saramit Distrik Pantai Kasuari khususnya yang lahir pada 01 Juli dan 07 Januari tanggal dan bulan lahir tertukar pada NIK. Juga pada kampung Kamur Distrik Pantai Kasuari pada TPS dua (2) DPT Pilpres (2014) ada 247 orang/pemilih sedangkan pada DPT Pemilukada(2015) kampung Kamur Distrik Pantai Kasuari pada TPS 2 sebanyak 518 orang/pemilih yang berarti ada penambahan/penggelembungan sebesar 271 orang/pemilih (109,7%).