Menteri Perdagangan RI; Tegaskan Kedaulatan Pangan Indonesia

Menteri Perdagangan RI; Tegaskan Kedaulatan Pangan Indonesia

Jakarta, Kabarindo-  Dari rilis yang baru saja diterima redaksi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak main-main dalam
menjaga kedaulatan Pangan Indonesia. Dalam pertemuan ASEAN Economic Minister's Meeting (AEM) ke-46 di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang diawali pertemuan ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council ke-28.

Mendag Lutfi menyatakan berhasil mendapatkan persetujuan dari seluruh negara ASEAN atas permohonan perpanjangan waiver untuk komoditas beras dan gula selama periode 2014-2015.

”Beras dan gula merupakan komoditas Indonesia yang sensitif dan strategis dan belum saatnya menurunkan tarif impor kedua komoditas tersebut. Pemerintah berupaya untuk menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia, khususnya beras dan gula dalam hal ini, yang sedang dalam proses pengembangan yang berkesinambungan,” ungkap Mendag Lutfi, di Nay Pyi Taw, awal pekan ini.

Mendag Lutfi bersama para Menteri Ekonomi ASEAN menghadiri pertemuan AEM ke-46 dan pertemuan-pertemuan terkait lainnya pada 25-28 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Tahun ini merupakan tahun keketuaan Myanmar di ASEAN. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN tahun ini merupakan pertemuan penting untuk memastikan kesiapan ASEAN memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. Delegasi Indonesia dalam seluruh rangkaian pertemuan dipimpin secara langsung oleh Mendag Lutfi.

Pada kesempatan ini, Indonesia juga menyatakan keberatannya untuk semakin meliberalkan ketentuan keterangan asal barang impor sehubungan dengan keinginan beberapa negara anggota ASEAN untuk menghapus nilai free on board (FOB) untuk barang yang mengandung kandungan lokal ASEAN (RVC 40%) karena hal tersebut masih diperlukan untuk memenuhi kriteria asal barang.

Pertemuan Menteri Ekonomi ini dimulai dengan membahas berbagai isu di bidang perdagangan barang, di antaranya isu penting dan sensitif Indonesia yakni imbauan kepada Indonesia untuk membuka pasar minuman beralkohol, beras, dan gula bagi negara-negara ASEAN lainnya.

Mendag secara tegas menyatakan ketidaksediaannya membuka pasar ketiga produk tersebut untuk beberapa tahun ke depan, bahkan untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal ini dikarenakan minuman beralkohol kental dengan isu moral (moral hazard). “Indonesia tidak akan menurunkan tarif impor minuman beralkohol karena alasan moral mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim,” tegas Mendag Lutfi.

Sementara itu, para Menteri Ekonomi ASEAN menyambut positif perkembangan implementasi penurunan tarif yang mencapai 99,2% untuk ASEAN 6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dan 97,5% dengan kisaran tarif 0%-5% untuk negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam). Para Menteri juga mencatat berbagai perkembangan dalam penghapusan kebijakan nontarif, implementasi self-certification, pembentukan ASEAN Trade Repository, ASEAN Single Window, serta perkembangan standard dan kesesuaian. Sedangkan hasil pertemuan ke-18 ASEAN Investment Area (AIA) Council ditandai dengan persetujuan para Menteri Ekonomi ASEAN untuk menandatangani ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Pada Pertemuan ini, Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKM) Mahendra Siregar. Pertemuan dilanjutkan dengan AEM Plenary Meeting ke-46. Para Menteri menyambut positif penyelesaian Paket ke-9 dari ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Isu lain yang dibahas adalah perkembangan kerja sama di sektor UKM, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), persaingan usaha, perlindungan konsumen, serta perkembangan public-private sector engagement. Integrasi Ekonomi Rangkaian pertemuan dibuka secara langsung oleh Presiden Myanmar U Thein Shein. Pada pidato pembukaannya, Presiden Myanmar mengimbau seluruh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan upayanya dalam mewujudkan integrasi ekonomi MEA, khususnya di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi, mobilisasi tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UKM, dan pengembangan ekonomi ASEAN melalui integrasi ekonomi dengan negara-negara mitra (Tiongkok, Jepang, Korea, India, dan Australia-New Zealand). Dari berbagai rangkaian pertemuan AEM, isu-isu terkait persiapan pembentukan MEA dibahas pada pertemuan ASEAN Economic Community (AEC) Council ke-12. Para Menteri Ekonomi ASEAN membahas implementasi kerja sama ASEAN, serta menyamakan visi, terutama dalam rangka persiapan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan terwujud di akhir tahun 2015. Pertemuan ini juga membahas perkembangan AEC Scorecard yang menunjukkan bahwa ASEAN telah mengimplementasikan 82,1% dari 229 key deliverables yang ditargetkan tercapai pada tahun 2013. Hal ini sesuai dengan Phnom Penh Agenda 2012 yang menyatakan bahwa ASEAN sepakat untuk fokus pada bidang-bidang yang menjadi prioritas dan membawa dampak yang signifikan pada pencapaian MEA. Para Menteri sepakat untuk meningkatkan usaha mereka dalam mempercepat implementasi beberapa measure yang belum tercapai dalam key deliverables dan ASEAN Blueprint.