Menuju Rekonsiliasi Keraton Solo; Perlu Pengertian Semua Pihak

Menuju Rekonsiliasi Keraton Solo; Perlu Pengertian Semua Pihak

Puang Resto, Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta- Ada hal yang menarik saat redaksi mencoba menyelami kegusaran para puteri Paku Buwono (PB) XII.

Dilansir dari laman Solo Pos, ada peristiwa yang terasa janggal saat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara empat menteri dengan Dwitunggal pemimpin Keraton Solo.

Mereka adalah SISKS Pakubuwono XIII Hangabehi dan SIKSS Pakubuwono XIII Tedjowulan. Acara tersebut ikut disaksikan oleh Ketua DPR Marzuki Ali, Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan Walikota Solo Jokowi.

Dari preskon yang digelar sesaat setelah peristiwa tersebut di gelar, dipimpin oleh Dra. GRAY Koes Moertiyah atau dikerap disapa Mbak Moeng. Ada beberapa fakta menarik yang tercecer, pantas untuk Anda ketahui. "Saya itu diundang dengan no surat PW.01/05203/DPR-RI/V/2012 tapi kenapa dihalang-halangi dan tidak bisa memasuki tempat acara. Undangan tersebut ditandatangai an. pimpinan DPR RI, Sekjen Dra. Nining Indra Shaleh. Saya berusaha menemui pak Marzuki tapi tak digubris," ucap mbak Moeng mengurai fakta.

Hadir juga Gusti Ayu Koes Indriyan- DPD Jawa Tengah dan GKR Retno Dumilat, bersama Wirabumi mewakili pihak penasehat hukum mereka. "Saya sempat didatangi oleh kakak saya Hangabehi dan membisikkan kalimat dalam bahasa Jawa yang kalau diartikan itu adalah Help Me. Saya jadi gusar dan mengambil simpulan pasti ada rekayasa dari peristiwa ini," jelas Koes Indriyan yang juga wakil rakyat dari DPD Jawa Tengah di hadapan puluhan media ceta, elektronik dan online.

Jadi tidak ada upaya menggagalkan penandatangan MoU sejumlah menteri atas dukungan rekonsiliasi Raja PB XIII Hangabehi dengan KGPH-PA Tedjowulan kemarin. Menurut mereka Mou antara Hangabehi-Tedjowulan adalah cacat hukum. Selain itu, kondisi kesehatan Hangabehi selama ini dinilai tak sepenuhnya sadar 100%. Dan ada dewan adat dan pihak-pihak lain yang harus dilibatkan jadi tidak sepihak.

"Kakak saya itu diperalat dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik dan kami sangat menyesalkan tindakan Marzuki Alie. Kami Merasa terhina dan merasa diinjak-injak karena rekayasa semua dan sudah berkoordinasi dengan para penasehat hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum," imbuh mbak Moeng lanjut.

Sementara itu tempat berlangsungnya MoU berkenaan dengan konflik adat dari keraton Solo itu adalah ranah adat patut dipertanyakan. "Bisa-bisa konflik dari Seraton lain atau raja-raja lain minta juga difasilitasi yah. Saya itu Pengageng di Keraton Surakarta dan Ketua Lembaga Adat Keraton Surakarta. Perlu saya tegaskan tidak ada 2 raja hanya ada 1 raja sehingga rekonsiliasi 2 raja ini cacat hukum," ucap Koes Murtiyah lantang.

Merekapun mempertanyakan tugas-tugas konstitusi dari Ketua DPR, Marzuki Alie yang justeru dari awal bunyi smsnya," Kami tidak ada urusan dengan persoalan status siapa sunan Paku Buwono XIII dan siapa bukan Sunan. Karena itu urusan keraton, persoalan internal lainnya silahkan diselesaikan di internal keluarga. Kami tidak akan campur tangan....." Itu bunyi smsnya tapi aneh para puteri Pakubuwono XII ini justeru ditinggal dan tidak diperbolehkan hadir dalam acara rekonsiliasi yang sebenarnya mereka punya andil besar untuk di ajak duduk bersama secara internal menyelesaikan konflik ini.


Menurut Anda...........?