Petani Sawit Indonesia; Menanti Realisasi Komitmen IPOP

Petani Sawit Indonesia; Menanti Realisasi Komitmen IPOP

Jakarta, Kabarindo- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak agar komitmen untuk melaksanakan prinsip keberlanjutan oleh lima perusahaan sawit yang tergabung dalam The Indonesian Palm Oil Pledge – IPOP.

IPOP  di motori oleh perusahaan sawit seperti Wilmar, GAR, Cargill, Asian Agri dan Musim Mas. Mansuetus Darto selaku Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit mengapresiasi hadirnya komitmen dari perusahaan tersebut untuk melakukan penataan perkebunan kelapa sawit yang sejak lama mempraktekkan kesalahan dalam bisnis sawit di Indonesia.

Pada tahun 2014, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) memfasilitasi penandatanganan IPOP yaitu sebuah komitmen bersama antara pelaku swasta di sektor kelapa sawit yang bertujuan untuk bekerja sama untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan tanpa deforestasi, tidak merusak ekosistem gambut serta menghormati hak asasi manusia.
Komitmen yang ditawarkan IPOP ini ditandatangani pada KTT Iklim PBB oleh Wilmar, GAR, Cargill dan Asian Agri pada bulan September 2014. Musim Mas, kemudian turut bergabung pada maret 2015.

Darto yang juga selaku ketua Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) menjelaskan bahwa petani akan di untungkan dari kehadiran IPOP tersebut. Keuntungan bagi petani kelapa sawit adalah hadirnya akses yang lebih luas seperti misalnya akses terhadap pasar dan akan mendapatkan nilai lebih dari sekedar menjual TBS (Tandah Buah Sawit), asalkan petani berpartisipasi dalam komitmen ini.  Darto meyakini bahwa jika dilaksanakan komitmen tersebut akan membantu  terbangunnya skema yang adil antara petani dan perusahaan.

Saat ini, seluruh anggota dari IPOP tersebut menghendaki hadirnya kerjasama dengan petani kelapa sawit swadaya seiring hadirnya pendekatan intensifikasi untuk meminimalisir ekspansi bisnisnya. Petani akan ditingkatkan kapasitasnya dalam sistem budidaya sawit yang selama ini tidak pernah diberdayakan, lanjut Mansuetus Darto.  Komitment bisnis tersebut sangat penting bagi petani dikarenakan peran negara yang sangat minim dalam melaksanakan amanat UU no 19 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan petani. Tidak saja menguntungkan petani, tetapi juga dapat meminimalisir konflik sosial dan menghormati hak-hak buruh perkebunan.

SPKS memperkirakan visi ini memang tidak mudah untuk dilaksanakan karena terdapat beberapa tantangan di level nasional seperti masih kurangnya soliditas dari seluruh aktor dunia kelapa sawit antara yang mendorong sustainability dan yang masih belum bisa sustainable masih bekerja masing-masing.  Para pihak cenderung defensif dan selalu menyalahkan bahwa sustainability adalah konsep asing yang akan membatalkan segala inisiatif perubahan yang dicanangkan oleh semua pihak.

Karena itu, SPKS meminta perusahaan untuk serius menjalankan visinya sehinga manfaatnya dapat dirasakan oleh petani dan konflik sosial masyarakat dapat segera diatasi. Sebaliknya, Jika perusahaan besar tidak serius dalam pelaksanaanya maka tentunya konsep keberlanjutan dan transformasi yang ditawarkan  akan melemahkan partisipasi penuh dari masyarakat dan petani. Ini harus diantisipasi dan perusahaan harus serius.

Mansuetus Darto meminta pemerintah untuk mendukung inisiatif ini dengan menciptakan regulasi untuk memudahkan anggota IPOP dalam menimplementasikan visi nya. Sehingga petani dapat cepet menerima manfaat dari transformasi industri yang digagas tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya dapat terkonsolidasi dalam visi ini, tutup Darto.