Program JKN; Butuh Obat Berkualitas

Program JKN; Butuh Obat Berkualitas

Jakarta, Kabarindo- Obat memegang peranan penting dalam layanan kesehatan.

Bahkan obat menyerap 35% hingga 40% dari seluruh komponen biaya di semua layanan kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.

Demikian pula dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagian besar biaya dalam tarif Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs) untuk rumah sakit maupun sistem pembayaran kapitasi di puskesmas didominasi oleh obat.

Karenanya, ketersediaan obat inovatif dan berkualitas sangat diperlukan dalam era JKN. Selain memberikan terapi berkualitas bagi pasien, ketersediaan obat ini juga dapat mengurangi biaya yang harus dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kalau pasien dikasih obat yang tidak berkualitas kan jadi lama sembuh, artinya lama juga dirawat di rumah sakit. Berarti BPJS Kesehatan harus mengeluarkan dana lebih. Lama-lama keuangan menipis, bisa rugi,” kata Zainal Abidin, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Jakarta, Selasa (8/4).

Menurut Zainal, ketersediaan obat berkualitas dalam pelayanan kesehatan di era JKN tidak terbantahkan. Jika ini diabaikan, yang rugi nantinya adalah BPJS Kesehatan sendiri.

Karenanya, kata Zainal, peran obat-obat inovatif di JKN sangat diperlukan guna menghasilkan obat yang murah namun berkualitas. Di sinilah peran industri farmasi untuk memproduksi obat-obat yang berkualitas tetapi terjangkau oleh pemerintah.

Menurutnya, ketersediaan obat masih menjadi masalah klasik dalam sistem kesehatan di Indonesia. Terutama ketersediaannya ke pelosok Tanah Air, daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan masih belum merata.

Namun demikian, dengan penetapan tarif oleh pemerintah baik berupa Ina CBGs maupun kapitasi dapat mengendalikan penggunaan obat yang rasional. Misalnya, pasien bisa membeli dan mengonsumsi obat sendiri tanpa resep dokter, bahkan pasien bisa meminta dokter meresepkan obat untuk keluarganya yang lain. Pasien juga bisa minta obat antibiotik, dan bisa memperoleh obat secara mudah tanpa diagnosa. Di era JKN, semua itu dikendalikan. Semua obat yang dikonsumsi harus berdasarkan hasil diagnosa dan resep dokter.

"Tindakan ini untuk menjaga ketersediaan obat yang tentunya juga menguntungkan si pasien agar tidak disusupi obat-obat yang tidak diperlukan tubuh," kata Zainal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG), Parulian Simanjuntak, menyatakan melalui sistim e-katalog jumlah dan harga obat bisa dikendalikan. Karena itu, seyogianya semua industri farmasi baik nasional maupun multinasional boleh turut serta dalam e-katalog untuk skrining harga dan kualitas.

Dengan adanya kompetisi sehat di mana semua industri farmasi diperkenankan turut serta dalam e-katalog ini, maka kesempatan peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan obat berkualitas lebih terjamin.

"Selain jumlah obat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, BPJS Kesehatan pun tetap dapat mengontrol biaya kesehatan yang dikeluarkannya," kata Parulian.

Disisi lain, Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial, Said Iqbal, meminta sistem fee for service (membayar dahulu sebelum dilayani) kembali diberlakukan dalam program JKN. Pasalnya, tarif Ina CBGs justru menghambat berjalannya JKN sesuai amanat UU BPJS dan UU SJSN.

Kedua UU tersebut mengamanatkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa adanya batasan biaya, dan seluruh penyakit ditanggung. Faktanya, penerapan Ina CBGs membuat rumah sakit tidak melayani dengan sepenuh hati.

"Banyak pemengang kartu Askes dan Jamsostek yang merasakan pelayanan yang diberikan makin buruk," kata dia.

Oleh karena, KAJS juga mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali tarif Ina CBGs. Tarif yang diatur dalam Permenkes 69/2013 tersebut mengakibatkan provider, utamanya rumah sakit swasta, ragu memberikan layanan kesehatan seperti dilansir dari laman beritasatu.