Rekening Rakyat Jokowi-JK; Capai Rp 35 Miliar

Rekening Rakyat Jokowi-JK; Capai Rp 35 Miliar

Jakarta, Kabarindo- Hingga Rabu (11/6) siang kemarin, posisi rekening gotong-royong untuk pemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah mencapai angka Rp 35 miliar.

"Ada kenaikan sekitar Rp 3 miliar dari hari kemarin," kata anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Zuhairi Misrawi, di Jakarta, Rabu.

Tim pemenangan Jokowi-JK membuka tiga rekening di Bank BRI, Mandiri, dan BCA atas nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak 29 Mei lalu.

Rata-rata dana yang terkumpul setiap harinya mencapai lebih dari Rp 2 miliar.

Sumbangan berasal dari 29.992 orang atas nama pribadi. Sedangkan atas nama perusahaan tercatat sebanyak lima perusahaan.

"Untuk kemarin saja, ada sekitar 1.800 orang yang menyumbang," ujarnya.

Zuhairi berharap masyarakat yang berniat menyumbangkan uangnya ke rekening gotong-royong mencantumkan biodata lengkap.

Terutama yang ingin menyumbangkan uang secara manual langsung ke bank. Untuk yang menyumbang melalui anjungan tunai mandiri, menurutnya, tak bermasalah karena sudah terdata otomatis oleh pihak bank.

"Kalau identitas tidak lengkap, dana tidak bisa dipakai untuk pemenangan Jokowi. Kami harap masyarakat yang mau menyumbang lampirkan identitas yang lengkap," katanya.

Zuhairi menyatakan, uang yang masuk ke rekening, secara berkala juga dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum untuk diaudit.

Di internal audit, pasangan Jokowi-JK juga menunjuk akuntan publik Anwar, Sugiharto & rekan (Member of DFK International).

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan partisipasi publik terhadap dana kampanye pilpres sangat penting.

"Ini tradisi baru untuk meningkatkan transparansi dana kampanye," ucap Hasto.

Menurutnya, dengan tradisi baru itu, maka spirit yang dibangun adalah kesukarelaan karena keyakinan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK.

"Upaya ini sekaligus membedakan dengan pasangan lain, yang lebih memilih mobilisasi dana-dana kampanye melalui cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi publik. Dengan demikian kemungkinan masuknya kelompok kepentingan menjadi lebih besar," jelasnya seperti dilansir dari laman beritasatu.