Risma Walikota Surabaya; Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

Risma Walikota Surabaya; Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

Jakarta, Kabarindo- Calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Ia mengaku dirinya harus membangun sistem elektronik untuk mencegah praktik korupsi yang terjadi lingkungan birokrasi dan masyarakat kota Surabaya. Menurut perempuan yang akrab disapa Risma ini, mencegah korupsi tidak bisa dilakukan secara manual, tetapi harus melalui sistem.

"Saya tidak mungkin satu per satu mengarahkan PNS yang jumlah 18 ribu lebih di pemkot Surabaya untuk tidak korupsi. Tetapi yang kami lakukan adalah membuat sistem untuk membatasi saya dan seluruh PNS sehingga bekerja sesuai sistem yang telah dibuat," ujar Risma saat konferensi pers sebelum acara penganugerahan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 di Graha Niaga, Jalan Sudirman, Jakarta, akhir pekan ini.

Sebagaimana diketahui Risma bersama Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo meraih penghargaan BHACA 2015. Keduanya dipilih oleh Dewan Juri yang terdiri Wartawan Senior The Jakarta Post Endy M. Bayuni, aktivis antikorupsi Luky Djani dan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar dari 16 nama yang dinominasikan.

Risma menilai dengan adanya sistem elektronik yang diterapkan seluruh sektor, maka semua pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara transparan, cepat dan terukur. Hal ini, katanya bisa mencegah terjadinya praktek korupsi.

"Di Kota Surabaya kan layanannya mulai dari kelahiran sampai kematian. Belum lagi perizinan yang setiap hari jumlahnya 250 sampai 350 izin. Jika dilakukan satu per satu, maka akan berat. Tetapi dengan sistem elektronik, semuanya jadi cepat, transparan dan terukur," jelasnya.

Selain itu, kata Risma dengan sistem elektronik dalam pelayanan, maka akan mudah mengontrol pelayanan tersebut baik kontrol dari segi waktu maupun kualitasnya. Sistem juga, menurutnya dapat menghindar pertemuan langsung yang bisa mengarah pada prakter korupsi.

"Dengan sistem, kita tidak bertemu langsung sehingga tidak ada kontak-kontak di luar sistem tersebut," tandasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kesulitan dalam penerapan sistem elektronik adalah sosialisasi kepada PNS dan masyarakat agar mengerti dalam penggunaan sistem tersebut.

"Butuh waktu memang agar PNS dan masyarakat bisa menerapkan sistem elektronik tersebut," pungkas Risma.

Penerapan sistem elektronik dalam pelayanan masyarakat telah dilakukan Risma sejak menjabat Kepala Bagian Program Pembangunan di Pemkot Surabaya. Risma memulai dengan e-procurement (lelang pengadaan barang elektronik) agar proses lelang berjalan secara transparan tanpa korupsi.

Ketika menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Risma membuat inovasi Single Window untuk perizinan dan pelaporan secara online sehingga pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian secara online.

Penerapan sistem e-government di sektor pemerintahan oleh Risma membuat kontrol pengeluaran dinas-dinas lebih mudah, mencegah praktek korupsi dan menghemat Rp. 600-800 miliar per tahun. Kota Surabaya di tangan Risma menjadi kota yang cantik dan tertata, tidak hanya di pusat kota namun hingga ke pelosok. Surabaya juga menjadi kota yang bersih tanpa korupsi dalam tata kelola pemerintahannya seperti dilansir dari laman antaranews.