Tidak Termasuk Kertas Uang; Tindakan Pengamanan Perdagangan

Tidak Termasuk Kertas Uang; Tindakan Pengamanan Perdagangan

Jakarta, Kabarindo- Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah menerima permohonan dari produsen dalam negeri pada 26 Mei 2014 lalu yang diwakili oleh PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills, yang selanjutnya disebut pemohon, agar KPPI melakukan penyelidikan atas lonjakan jumlah impor barang “kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak, atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, tidak termasuk kertas uang”, yang mencakup nomor Harmonized System (HS) 4810.13.11.00, 4810.13.19.00, 4810.13.91.90, 4810.13.99.90, 4810.14.11.00, 4810.14.19.00, 4810.14.91.90, 4810.14.99.90, 4810.19.11.00, 4810.19.19.90, 4810.19.91.90 dan 4810.19.99.90 yang selanjutnya disebut Barang yang Dimintakan Perlindungan, karena pemohon telah mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat adanya lonjakan jumlah impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan.

Setelah melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut, KPPI memperoleh bukti awal tentang lonjakan jumlah impor Barang yang Dimintakan Perlindungan dari tahun 2010 sampai dengan 2013 dan ancaman kerugian serius yang dialami oleh pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang yang dimaksud.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010 impor Barang yang Dimintakan Perlindungan adalah sebesar 22.166 ton.

Selanjutnya pada periode 2011-2012 terus mengalami lonjakan, yaitu menjadi sebesar 33.456 ton di tahun 2011 dan 51.358 ton di tahun 2012. Bahkan, cenderung untuk terus melonjak pada tahun 2013 dengan jumlah impor 73.869 ton.

“Lonjakan jumlah impor Barang yang Dimintakan Perlindungan berdampak negatif pada pemohon. Hal tersebut terlihat dalam indikator kinerja pemohon yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu produksi, pangsa pasar domestik, persediaan, kapasitas terpakai, laba, dan tenaga kerja,” ungkap Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Ernawati.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan atas lonjakan jumlah impor Barang yang Dimintakan Perlindungan tersebut sejak tanggal siaran pers akhir pekan kemarin.

Bagi pihak yang berkepentingan dalam penyelidikan ini, agar mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan kepada KPPI paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pengumuman ini, untuk mendapatkan petisi versi tidak rahasia, menghadiri dengar pendapat, dan menyampaikan tanggapan tertulis atas penyelidikan ini.