BI Jatim Pastikan Kelancaran Sistem Pembayaran; Selama Ramadhan & Idul Fitri
Pastikan uang layak edar terjaga kebersihannya
Surabaya, Kabarindo- Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh terhadap terselenggaranya layanan sistem pembayaran yang aman, lancar, andal dan efisien, serta memastikan ketersediaan uang Rupiah di masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri serta di tengah situasi pandemi Covid-19.
BI Jatim telah melibatkan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) dalam pendistribusian uang layak edar, sehingga kegiatan penukaran uang layak edar yang rutin dilakukan dalam menyambut Ramadhan dan Idul Fitri dapat dilakukan melalui Perbankan. BI juga memastikan uang layak edar tersebut telah terjaga kebersihannya sesuai dengan protokol Covid-19.
Difi Ahmad Johansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengatakan dalam melaksanakan protokol Covid-19, BI telah menyiapkan layanan kas khusus perbankan di Lokasi Kerja Alternatif (LKA) di Gedung De Javasche Bank sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19.
Imam Subarkah, Kepala Grup Sistem Pembayaran & Pengedaran Uang Rupiah, menambahkan BI Jatim juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan operasional Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di wilayah Jatim untuk meminimalisir terjadinya tumpukan settlement transaksi di kemudian hari. Hingga 27 April 2020, sebanyak 6 dari 65 KUPVA BB di Jatim telah menutup sementara kegiatan usaha, dan sejak akhir Maret 2020 transaksi KUPVA BB mengalami penurunan hingga 50%- 80% dari kondisi normal.
Sementara itu, transaksi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) secara umum masih stabil. Ada 1 negara mitra yaitu Timur Leste yang masih melakukan lockdown, sehingga transaksi PTD dari negara tersebut mengalami penurunan 50%-70%, sedangkan untuk negara mitra PTD lainnya seperti Hongkong dan Taiwan tidak terjadi penurunan transaksi.
Imam mengatakan, untuk mendorong optimalisasi pembayaran secara non-tunai, BI Jatim terus mendukung implementasi penggunaan QRIS pada merchant-merchant di Jatim. Sejak akhir Februari 2020-24 April 2020, terdapat pembahan 67.175 merchant QRIS baru, atau meningkat 20,7%.
Difi menambahkan, untuk mendukung transaksi pembayaran masyarakat secara non-tunai dalam situasi pandemic Covid-19, BI juga telah mengeluarkan sejumlah ketentuan relaksasi kebijakan sistem pembayaran antara lain kebijakan penyesuaian tarif Merchant Discount Rate (MDR) untuk pelaku usaha mikro dan kebijakan pelonggaran kartu kredit efektif per 1 Mei 2020.
“BI Jatim mendukung sepenuhnya upaya pemerintah daerah dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19, termasuk kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PSBB di sejumlah wilayah, serta akan terus mengawal kelancaran sistem pembayaran dan menjaga ketersediaan uang rupiah di Jatim,” ujarnya.
Penulis: Natalia Trijaji
