Jurnalis Perempuan Harus Responsif Gender; Membangun Berita yang Berempati
Media dapat mengedukasi untuk menghentikan diskriminasi terhadap perempuan
Surabaya, Kabarindo- Isu gender menjadi topik bahasan yang menarik dan hangat dalam bimbingan teknis (bimtek) yang diadakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) pada Kamis (7/11/2019).
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dari KPPA, Indra Gunawan, mengatakan peran media sangat besar, karena dapat mengedukasi masyarakat, termasuk menghentikan diskriminasi terhadap perempuan.
“Ini membutuhkan peran aktif semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat serta media, dan ini harus terus digaungkan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti para jurnalis perempuan dari beberapa kota di Jawa Timur dengan menghadirkan narasumber pemerhati gender Sri Wahyuni dan Uni Lubis, Ketua FPJI. Pada setiap sesi, mereka mengajak para peserta berdiskusi, sehingga terjadi komunikasi yang interaktif dan suasana menjadi gayeng.
Yuni, sapaan Sri Wahyuni, membahas tentang pemahaman gender bagi SDM media. Ia menjelaskan, makna gender sebenarnya adalah relasi pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Namun banyak yang berpikir keliru dengan mengaitkan gender dengan tugas dan kewajiban perempuan, misalnya harus bisa memasak, menjahit. Padahal laki-laki juga bisa melakukannya.
“Relasi itu harus setara, ada kesadaran yang sama terhadap peran dan tanggung jawab. Gender jadi masalah jika menimbulkan ketakdilan gender,” ujarnya.
Yuni membicarakan tentang budaya patriarkhi yang menonjolkan dominasi laki-laki. Cara berpikir patriarkhi cenderung menempatkan perempuan di bawah laki-laki, misalnya perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Padahal banyak perempuan yang pintar dan mampu menjadi pemimpin.
Masyarakat umumnya juga menganut stereotype yang memberikan kebebasan penuh kepada laki-laki, namun membatasi perempuan. Laki-laki ‘serba boleh’, sedangkan perempuan tidak. Ini adalah diskriminasi yang sudah menjadi anggapan umum masyarakat.
Yuni menyinggung pemberitaan di media yang kerap melakukan demikian. Misalnya tentang kasus perkosaan yang diberitakan besar-besaran dengan identitas cukup terang, sehingga membuat keluarganya dan korban sendiri semakin menderita dan trauma berkepanjangan.
“Jurnalis harus sensitif terhadap berita-berita demikian. Harus memiliki empati kepada korban agar jangan membuat korban dan keluarganya mengalami penderitaan bertubi-tubi,” ujarnya.
Yuni mengimbau media, terutama jurnalis perempuan, untuk membangun berita yang baik dan responsif gender. “Tulislah berita dari perspektif berbeda, yang berempati terhadap perempuan,” ujarnya.
Sementara Uni Lubis mengangkat tentang jurnalisme responsif gender. Ia melihat masih ada pandangan diskriminatif di kalangan media. Misalnya, bila jurnalis laki-laki ingin maju dan mencapai posisi puncak dianggap bagus. Sedangkan bila jurnalis perempuan ingin seperti itu dianggap ambisius.
Uni juga menyinggung tentang peluang yang tak dimanfaatkan atau terpaksa diabaikan jurnalis perempuan, karena tak memiliki support system. Padahal peluang tersebut dapat meningkatkan karir atau posisi mereka. Hal ini membuat perusahaan dan atasan akhirnya tidak mempromosikan jurnalis perempuan, karena dianggap tidak berani, tak mampu.
“Banyak jurnalis perempuan yang mrothol, karena tak punya support system. Atau menolak tugas luar, karena punya bayi, tak ada orang tua atau mertua yang bisa dititipi anak. Mereka memilih bekerja di kantor saja, karena tak diizinkan suami. Bisa juga suami minta istri tidak meliput sampai malam atau meliput bidang tertentu, misalnya politik yang dianggap rawan,” ujarnya.
Uni mengajak jurnalis perempuan untuk lebih peka dalam meliput dan menulis berita, sehingga menghasilkan berita yang membangun.
Penulis: Natalia Trijaji
